Surat Permohonan Hak Uji Materiil DiKeluarkan MA, DPRD Wajib Jawab Dalam 14 Hari

INDONESIASATU.CO.ID:

PALEMBANG - Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Permohonan Hak Uji Materiil menanggapi Surat Permohonan yang diajukan pihak PT. Dizamatra Powerindo yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang batubara yang dikeluarkan pada 21 November 2018 lalu oleh Mahkamah Agung bernomor surat 73/PER-PSG/XI/73 P/HUM/2018 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sumsel atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2011 terkait Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Keluarnya surat diatas dipicu oleh permohonan keberatan pemohon yang dalam hal ini adalah PT. Dizamatra Powerindo terhadap muatan Perda Provinsi Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi oleh karena itu pihak pemohon memohon kepada Mahkamah Agung R.I agar menilai materi muatan (uji materiil) dalam Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 terhadap Peraturan Perundangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan atau disebut UU Jalan dan UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara atau disebut UU Minerba. 

Tujuan diajukannya permohonan a quo ialah agar Mahkamah Agung R.I berkenan melakukan penilaian materi atau pengujian materiil terhadap Perundang- undangan yang hirarki/ kedudukannya dibawah UU Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 karena telah melanggar/ bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang secara hirarki berada diatasnya, kemudian bahwa ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang- Undang Dasar R.I yakni "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang- undangan dibawah undang- undang terhadap undang- undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang- undang" lebih lanjut pada pasal 31 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi "Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang- undangan dibawah undang- undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku" karena didalam Pasal (1) angka (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2011 yaitu "Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang- undangan dibawah Undang- undang terhadap peraturan perundang- undangan tingkat lebih tinggi".

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 memuat ketentuan yakni :

(1) Kegiatan pengangkutan batubara pada lintas kabupaten/kota wajib menggunakan jalan khusus. 

(2) Sebelum terwujudnya jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkutan batubara pada lintas kabupaten/kota dapat menggunakan sarana dan prasarana jalan umum paling lama dua (2) tahun sejak diberlakukan peraturan daerah ini dan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur yang dikeluarkan setiap tahun.

Dapat dipahami mengenai pengertian jalan umum dan jalan khusus dapat ditemui dalam UU Jalan tepatnya pasal 1 angka 5 dan angka 6 yang dikutip sebagai berikut :

(5) Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 

(6) Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Dari ketentuan diatas maka dipahami oleh pihak pemohon bahwa yang dimaksud dengan Jalan Umum dalam Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 ialah segala jenis jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum tanpa membedakan apakah jalan tersebut termasuk (berstatus) Jalan Nasional ataukah Jalan Provinsi, kemudian disampaikan oleh Kuasa Hukum Adhika Wishnu Prabowo, dkk (para advokat pada Kantor Advokat Gani Djemat & Partners Advocates/ Solicitors) bahwa pihaknya menyampaikan kepada Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara a quo yakni jalan yang digunakan untuk kegiatan pengangkutan batubara antar/ lintas kabupaten/ kota diProvinsi Sumsel banyak menggunakan Jalan Nasional dan bukan berstatus Jalan Provinsi.

Persoalan tersebut ditanggapi oleh Chairul S Matdiah selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel bahwa hal ini wajib dijawab oleh DPRD Sumsel terkait permohonan uji materiil berkurun waktu 14 hari seusai diterimanya surat tersebut, menurutnya pula anggota DPRD dalam membuat  peraturan daerah harus lebih memperhatikan lagi dan mempelajari lagi dengan adanya permohonan uji materiil terhadap Perda Nomor 5 tahun 2011.

"Kurun waktu 14 hari memang pihak DPRD wajib untuk menjawab permohonan uji materiil ini, dan harus siap dengan adanya tuntutan pemohon sekaligus harus lebih memperhatikan kembali sebelum membuat suatu peraturan daerah," Ujarnya kepada awak Media Online Indonesia Satu pada Senin (3/12) bertempat ruang kerjanya. 

Politisi Partai Demokrat ini pula mengatakan bahwa pihak DPRD kedepannya akan lebih berhati- hati melihat pasal- pasal dari rancangan peraturan daerah, mengingat pernyataan Gubernur Sumsel Herman Deru yang dengan tegasnya menyampaikan bahwa keputusan menghentikan angkutan batubara melintasi jalan umum sudah final. 

"Harapan kami hakim Mahkamah Agung dapat memutuskan seadil- adilnya menanggapi permohonan uji materiil ini, dan DPRD kedepannya akan lebih berhati- hati dalam membuat dan menimbang pasal- pasal rancangan peraturan daerah yang akan dibuat," jelas Chairul menegaskan agar menjadi evaluasi ucapnya. (Ridho) 

  • Whatsapp

Index Berita