Perda dan Pergub Sumsel Terkait Angbara Hadirkan Dampak Buruk Akibat Tentang UU Jalan

INDONESIASATU.CO.ID:

PALEMBANG - Ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Selatan (Sumsel) dan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel tentang peraturan yang berisi larangan jalan lintas kabupaten dan kota bagi kegiatan angkutan batubara serta mewajibkan menggunakan jalan khusus dinilai bertentangan dengan undang- undang (UU) Jalan.

Hal tersebut disampaikan oleh Pengacara non aktif Chairul S Mahdiah saat ditemui disela waktunya oleh awak media pada Jum'at (30/11), menurutnya jalan lintas kabupaten dan kota yang dipergunakan sebagai jalur angkutan batubara diSumsel ialah jalan lintas Sumatera yang merupakan jalan nasional penghubung antar ibu kota provinsi.

"Yang berwenang untuk menyelenggarakan jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan adalah pemerintah pusat. Hal ini jelas sesuai pasal 14 UU Jalan yang mana Perda Sumsel dan Pergub Sumsel bertentangan dengannya, terlebih pada UU Minerba pasal 91 mengatur bahwa sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum dapat dimanfaatkan oleh para pemegang IUP dan IUPK untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Chairul membeberkan.

Bahkan dikatakannya pada UU Lalu Lintas pasal 19 ayat 2 hanya mengatur MTS untuk setiap kelas jalan dan tidak mengatur jumlah sumbu mobil angkutan batubara, yang sesuai azaz hukum Lex Superior Derogat Legi Ingerior yang artinya peraturan tertinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, terlebih peraturan yang memiliki pengaturan bertentangan seperti pengaturan dalam Perda Sumsel dan Pergub Sumsel yang mesti dikesampingkan dan tidak dapat diterapkan.

"Perda Sumsel dan Pergub Sumsel yang bertentangan dengan UU Jalan, lalu lintas dan UU Minerba yakni miliki dugaan tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi UU 20 tahun 2001 berisi tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1991 tentang tindak pidana korupsi (UU Tipikor) dengan bunyi setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan denda dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda uang senilai Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar, dimana terdapat unsur pasal 2 ayat 1 terpenuhi dengan pemberlakuannya Perda Sumsel dan Pergub Sumsel yang mempengaruhi penjualan batubara dan berakibat hilangnya pendapatan negara dari sektor penerimaan negara bukan berasal dari pajak yang berupa royalti atau disebut iuran produks," pungkasnya menjabarkan persoalan.

Disampaikan Chairul bahwa baiknya memang Perda dan Pergub uji materil ke Mahkamah Agung kalau memang benar ada masyarakat yang dirugikan, sementara pada pasal 122 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan yang intinya mengatur tentang jalan khusus yang dapat digunakan sebagai lalu lintas umum berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus. 

"Prinsipnya saja penyelenggara jalan khusus dapat memberikan persetujuan kepada pihak lain yang akan menggunakan jalan khusus didasarkan pada pembayaran oleh pihak yang akan menggunakan jalan khusus, hal inilah yang memicu perubahan fungsi yang mana sama dengan sifat dan fungsi jalan tol yang mana pengguna jalan tol membayar kepada penyelenggara jalan tol. Dari sinilah kita lihat bahwa perda dan pergub Sumsel ini diduga telah terjadi penyelundupan hukum yang memungkinkan penyelenggara jalan khusus mengambil keuntungan dengan mendapat manfaat bak sebagai penyelenggara jalan tol tanpa perlu memiliki izin yang berlaku," tandasnya memaparkan.

Penggunaan Perda dan Pergub Sumsel ini dinilai oleh Chairul akan berdampak buruk terhadap penyediaan batubara nasional karena terhambat pengangkutannya dan tak berjalan sebagaimana mestinya akibat larangan penggunaan jalan nasional terlebih perusahaan PLN yang membutuhkan pasokan batubara membutuhkan pasokan batubara sebagai pembangkit listrik dan jika pasokan berkurang maka akan kurangnya kemampuan pembangkit listrik.

"Tak hanya berdampak kurang baik pada pembangkit listrik, terkait peraturan diberlakukannya Perda Sumsel dan Pergub Sumsel ini akan berdampak kurangnya devisa negara yang masuk dari batubara dan harus dipahami ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah karena saat ini Indonesia yang sedang memerlukan peningkatan devisa untuk mengatasi gejolak nilai tukar rupiah dengan mata uang Dollar US," tutupnya mengakhiri perbincangan dengan awak media online Indonesia Satu. (Ridho) 

  • Whatsapp

Index Berita