KPK harus Usut Dugaan Korupsi di Prabumulih

INDONESIASATU.CO.ID:

PRABUMULIH - Febri Zulian Saibul selaku ketua umum GEMMAPRA ini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut atas dugaan- dugaan korupsi yang terindikasi terjadi di wilayah kota Prabumulih, Sumatera Selatan.

Dalam keterangan tertulis, Jumat (7/12/18), Koordinator FITRA wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Nunik Handayani menyampaikan pada salah satu awak media di tahun 2017 lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Prabumulih telah mengalokasikan anggaran belanja modal yang dipergunakan untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan, pengadaan jalan sebesar Rp. 116.614.688.797,- dan direalisasikan sebesar Rp. 90.425.819.567,- atau 77,54 persen dari anggaran.

Realisasi belanja modal tersebut, disampaikan FITRA telah dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan termasuk diantaranya adalah pembangunan infrastruktur berupa pembangunan atau pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Prabumulih.

“Hasil pemeriksaan secara uji petik yang telah dilakukan oleh team pemeriksa BPK dilapangan menunjukkan adanya pengurangan spesifikasi mutu beton, sebagaimana yang tertera dalam kontrak kerja sama disepakati bahwa untuk mutu beton adalah K-250, ternyata hasil pengujian yang ditemukan dilapangan hanya mencapai mutu beton K-175,” Ungkapnya.

Dari hasil penghitungan serta penyesuaian harga satuan pekerjaan beton tim BPK tersebut, lanjut Nunik menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas mutu beton yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada tiga paket pembangunan jalan tersebut, yang berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 238.443.565,93,-.

Maka dari itu saya pun selaku putra daerah kota prabumulih “Kami juga mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti keterkaitan pihak- pihak yang diduga juga terindikasi terlibat korupsi di Prabumulih. Dan kami juga meminta agar KPK dan Inspektorat daerah untuk memeriksa dan memproses secara hukum pihak- pihak terkait yang telah mengakibatkan kerugian pada keuangan daerah ini,” tegas dia.

“Menjadi keprihatinan bagi kami, bilamana terhadap kasus tersebut, KPK tidak melakukan penanganan secara menyeluruh dan tidak menjerat seluruh pihak yang terlibat. Apalagi kalau kasus- kasus dugaan yang selama ini ditemukan menjadi mangkrak (terhenti) dan tidak mendapat penanganan sebagaimana ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

Oleh karena itu, bila hal tersebut ternyata terjadi, maka menjadi suatu langkah mundur terhadap upaya penegakan hukum dalam kapasitas pidana sebagai sendi hukum publik yang menjadi pranata utama dalam memberikan langkah penataan terhadap masyarakat.

“Kami juga mendesak KPK untuk melakukan proses hukum secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku,” tukasnya.

Berikut adalah tiga paket pekerjaan pembangunan/ perbaikan jalan yang telah menyebabkan kerugian pada keuangan daerah:

Peningkatan Jalan Cambai Bukit Sindur yg dibiayai oleh dana (DAK) dengan nomor kontrak 620/001/SPKPA/V/2017 yg dilaksanakan oleh PT PAH dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.317.784.000,00,-. Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim pemeriksa BPK menunjukkan bahwa terdapat kekurangan nilai mutu beton dari K-250 menjadi K-175 senilai Rp. 101.839.720,77,-.

Peningkatan Jalan Tower yang dibiayai oleh dana DAK dengan nomor kontrak 620/004/SPKPA/VII/2017, telah terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp. 13.770.406,59,- yg dikarena mutu beton tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Peningkatan Jalan Sungai Medang - Muara Sungai dengan nomor kontrak 620/002/SPMKBM/V/2017. Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim pemeriksa BPK menunjukkan bahwa terdapat kekurangan nilai mutu beton dari K-250 menjadi K-175 senilai 122.833.438.57,-. (Ridho) 

  • Whatsapp

Index Berita