KAUKRP Pertanyakan Keabsahan SK Walikota Tentang Perizinan PTC Mall

INDONESIASATU.CO.ID:

PALEMBANG - AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahapan perencanaan dan digunakan untuk pengambilan keputusan.

Prosedur penerbitan izin lingkungan diatur dalam pasal 36 UUPPLH yang menjelaskan bahwa tiap usaha/ kegiatan wajib memiliki izin lingkungan, kemudian dari izin lingkungan tersebut diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL- UPL selanjutnya izin lingkungan tersebut wajib mencantumkan persyaratan yang dimulai dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL- UPL. Kemudian izin tersebut diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Akibat hukum bagi pejabat yang tidak mengindahkan prosedur dan persyaratan penerbitan izin lingkungan akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 111 dan Pasal 112 UUPPLH dimana bentuk sanksi yang dirumuskan adalah pidana penjara dan pidana denda, akan tetapi ada dua (2) perbedaan dalam sanksi yang diatur dalam pasal 111 dan 112 UUPPLH yakni sanksi dalam Pasal 111 dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sedangkan dalam pasal 112 diharuskan memilih salah satu (antara sanksi penjara atau denda).

Terkait permasalahan indikasi Mal Administrasi yang melibatkan PTC Mall dan Novotel dibawah naungan PT. Pandawalima Halim Bersama, pada Selasa (6/11) pukul. 14.00 diadakan rapat lanjutan bertempat ruang rapat Novotel yang dihadiri oleh pihak DPRD Komisi III Kota Palembang, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palembang, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPK-PB) Kota Palembang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang, Sekcam Ilir Timur III, Seklur 8 Ilir kemudian Komite Aksi Untuk Kedaulatan Rakyat Palembang (KAUKRP).

Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang, M Ali Sya’ban menjelaskan hasil kesepakatan rapat bahwa pihaknya selaku DPRD Kota Palembang berkewajiban memediasi yang dalam hal ini terdapat tuntutan dari KAUKRP.

"Menurut teman- teman dari KAUKRP terdapat indikasi pelanggaran lingkungan diPTC Mall dan Novotel, maka dari itu kita turun langsung kelapangan dan kita lihat langsung kondisi dilapangan dan barulah bisa melakukan semacam mediasi. Kita minta pada pihak PTC dan Novotel pada tanggal 13 nanti kita akan lanjutkan lagi pertemuan ini, hasil dari pertemuan hari ini ya ada beberapa hal yang ditemukan seperti monitoring yang masih ada hal yang mencurigakan sehingga kita minta pihak DLHK lakukan evaluasi perizinan di PTC dan Novotel ini. Jika terdapat pelanggaran pihaknya harus membuat perizinan baru," jelas Ali membeberkan.

‌ia menyampaikan bahwa saat rapat bersama Candy selaku General Manager (GM) PT. Pandawalima Halim Bersama pada saat rapat kedua diPTC telah disepakati bahwa akan melanjutkan kembali rapat tersebut dan bertemu 6 November dengan dihadirkannya GM Novotel, namun pada kenyataannya saat ditemui pada Selasa kemarin ternyata GM Novotel tidak datang dan pihaknya mengaku tidak ada yang tahu karena menurutnya pihak GM PTC tidak menyampaikan.

"Sebetulnya nanti kita minta terlebih dahulu kepada pihak PEMKOT Palembang untuk mengevaluasi perihal izin yang ada diPTC dan Novotel sejauh mana apakah terdapat pengangkangan izin kepada PEMKOT Palembang, kita minta evaluasi izin," lanjut Ali menambahkan.

Kabid Tata Lingkungan dan Pemeliharaan Kualitas Lingkungan, DLHK Palembang, Reni Sefriani saat dikonfirmasi perihal Perizinan yang diterbitkan oleh DLHK terkait AMDAL UKL UPL menjawab bahwa AMDAL PTC dibuat tahun 2003 dan teruntuk Adendum dikeluarkan tahun 2017 barulah keluar izin lingkungan.

"Adanya pertemuan ini dan hasil rapat kami yakin untuk izin lingkungan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, karena dalam membuat izin lingkungan kami diawasi Kementerian Lingkungan Hidup artinya tahapan proses perizinan secara terinci diketahui Kementerian Lingkungan Hidup dan masalah perizinan lingkungan kami yakin sudah penuhi aturan dari regulasi yang ada," ujarnya menyampaikan.

Ketika ditanyai oleh awak media online Indonesia Satu, perihal pengecekan dan sidak dari Komisi III diPTC dan pihak dari PT. Pandawalima Halim Bersama yang terlihat tidak bisa menunjukkan dokumen yang ditanyakan Komisi III, Reni mengatakan bahwa disini sebenarnya mereka menunjukkan dokumen hanya saja mereka lambat mengeluarkan. 

"Hanya masalah keterlambatan mengeluarkan dokumen saja, jujur saya tidak lihat dokumennya berisi apa karena yang kami tahu hanya perizinan lingkungan, terlebih ditiap dalam satu dinas ada bagiannya ada bidangnya masing- masing, kebetulan izin limbah cair ada bidangnya sendiri. Perihal mekanisme pembuangan limbah B3 seperti yang kita dengar mereka bilang cuma tiga limbah yaitu lampu, oli bekas, dan satu lagi batre jika dilihat dari kegiatan hotel dan PTC  itu bisa kita lihat benar atau tidak dari rekomendasi izin TPS B3. saya tidak berwenang untuk menjawab pertanyaan izin B3 karena saya bukan yang mengeluarkan izin dari TPS B3 tersebut," tandasnya.

Ia menambahkan pula bahwa terkait saran dari DPRD untuk mencabut izin PTC apabila terbukti ada pelanggaran maka akan dibuat izin baru maka Reni menuturkan bahwa kita harus tahu terlebih dahulu dasar dari pencabutan ini.

"Jika alasannya dia belum punya izin PPLH yang lain maka prosedurnya mereka harus punya izin lingkungan dan barulah mereka bisa mengurus izin PPLH selanjutnya, jika dikatakan melakukan pelanggaran itu terkait amanat undang- undang dan pasal serta point mana yang tidak sesuai, karena yang mengeluarkan izin lingkungan adalah PEMKOT dan kami sebagai pelaksana dan prosesnya sudah sesuai regulasi dan peraturan, kalau untuk perizinan lingkungan kami rasa sudah sesuai dan yakin tidak ada masalah dalam prosesnya. Kita tidak perlu melebar, karena izin lingkungan itu terbit karena ada AMDAL dan Adendum AMDAL yang mana Adendum AMDAL ini dibuat untuk mereka melakukan pengembangan, apakah rencana pengembangan ini tidak sesuai nah perihal ini kami belum melihat karena mereka belum selesai membangun," tukas Reni.

Ia menuturkan pula jika laporan monitoring itu bukan izin lingkungan, tetapi kewajiban setelah mendapat izin lingkungan dan yang salah itu artinya bukan masalah izin lingkungan.

"Masalah laporan, pihak PTC belum melakukan laporan tetapi Novotel sudah dua kali dalam 2017 satu kali dan satunya lagi ditahun 2018. Menurut amanat UU itu enam bulan sekali jika tidak dilaporkan sesuai amanat UU maka kita harus memberi peringatan surat teguran karena Dinas lingkungan hidup ini fungsinya membina mengawasi dan pengendali lingkungan, kalau untuk membina sudah kita lakukan dan mengawasi juga kita lakukan dan terbukti perizinan limbah cair dan lainnya mereka lakukan dan mestinya melaporkan izin satu bulan dan enam bulan sekali mereka lakukan. Khusus PTC kami tidak pernah lihat, jika dikatakan bodong berarti tidak ada isi tetapi bila mereka membuat, mereka tiap bulan laporkan pemantauan dan mereka tidak melapor ke kami mereka tidak komite dan hal ini perlu dilakukan pembinaan bukan sanksi, apakah mereka tidak tahu kewajiban atau tidak mau melaporkan, pembinaan yang dilakukan akan kita beri masukan dan lakukan perbaikan selama ini mereka sudah lakukan tetapi belum maksimal," kata Reni membeberkan.

Andreas OP Ketua Komite Aksi Untuk Kedaulatan Rakyat Palembang (KAUKRP) masih mempertanyakan terkait Keabsahan SK walikota tentang perizinan PTC Mall yang terindikasi abal- abal dan terkesan copy paste

"Yang perlu ditanyakan saat ini kenapa Walikota bisa memberikan izin lingkungan ditahun 2017 jika prosedur dilewati, jadi sebagai contoh laporan monitoring yang dibuat dari tahun 2004 hingga 2015 tidak dibuat dan pada saat diminta untuk tampilkan laporan dokumen pihak PTC hanya laporkan dari tahun 2014 hingga 2018  disini kami disinyalir tidak pernah dilaporkan ke BLHK Kota Palembang yang kedua bahwa kami duga ini dokumen yang dibuat tidak sesuai standarisasi PP 27 terkait izin PPLHnya yang kami tanyakan kenapa dokumen dan monitoring ini bisa muncul karena jelas ini format laporan yang diberikan bertentangan dengan UU," pungkasnya.

Andreas menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan KURKP adalah tanggal 13 November nanti akan dilakukan pertemuan terakhir untuk melihat i'tikad baik dari pihak PTC, namun jika sampai tanggal tersebut tidak ada klarifikasi tentang dokumen lingkungan dan lainnya yang kita minta maka pihaknya akan melapor ke Polda berdasarkan UU 32 tahun 2009.

"Yang kami lihat dan baca bahwa laporan monitoring yang dibuat PTC ini tidak standar dan terindikasi copy paste hanya dirubah tahun dan lampiran izin berkaitan dengan limbah dan air, kalau laporan yang ditampilkan saat sidak ini kami indikasikan tidak sesuai UU yang ada karena pertama tidak ada tanda tangan pemiliknya dan laporan ini copy paste, dan pihak ketiga harusnya mengetahui dan tidak melaporkan pada pihak DLHK hanya memenuhi permintaan untuk menampilkan dokumen yang bersangkutan.Karena jika tidak melaporkan itu sudah melakukan pelanggaran hukum, pihak DLHK yang punya wewenang melakukan itu mereka dianggap lalai dalam hal ini akan diberikan sanksi.

Tetapi menurut Andreas jika dari pertemuan ini tidak ada benang merah serta tidak ada kemajuan maka akan langsung dilaporkan ke Polda sebagai tindak tegas, jika ditanya kelalaian pemerintah kota sudah pasti bahwa hari ini terbitnya izin lingkungan yang ditanda tangani walikota tahun 2017 dalam kawasan PTC Mall menunjukkan bahwa pada proses administrasi ada ketidak beresan pada tata kelola perizinan dokumen dan ini artinya walikota harus mengevaluasi Dinas DLHK  minimal Kepala Dinas harus dipertanyakan mengapa izin Iingkungan bisa keluar jika proses laporan monitoring tidak berjalan, laporan neraca limbah tidak dilakukan dan Adindum AMDAL tidak dilakukan nah ini menjadi persoalan sehingga temuan hari ini membuat pihak Andreas berfikir bahwa yang menjadi temuan hari ini membuktikan bahwa selama ini proses perizinan dan pelaporan serta penerbitan ini ada mal administrasi karena ada step- step yang dilewati oleh beberapa pihak terutama pihak pemerintah dalam hal ini pihak DLHK yang mengeluarkan.

"Untuk kita sikapi bahwa pertemuan hari ada persoalan PTC ada temuan, dan laporan ini kami indikasikan bodong dan tidak pernah dilaporkan ke DLHK jadi harusnya tiap periode dilaporkan," tuturnya.

Lubis sebagai anggota KAUKRP menganggap bahwa dokumen lingkungan beserta izin lingkungan yang dimiliki oleh kawasan sudah benar dan jelas dan disini terdapat lima aktifitas usaha yang berbeda dan mesti disertai dokumen lingkungan yang disahkan oleh pengelola kawasan dan disusun oleh tenaga ahli yang sudah tergistrasi dan juga tenaga ahli yang sudah memiliki sertifikat kompetensi sebagai anggota tim penyusun AMDAL atau editor lingkungan.

"Nah konteks hari ini bukan hanya untuk izin lingkungan tetapi amanat UU yang menyatakan bahwa untuk pemegang izin lingkungan agar menyampaikan laporan monitoring, neraca limbah B3 dan membuat Adendum dokumen sesuai dengan jenis aktifitas usaha yang dimiliki kawasan, berdasarkan pasal 53 PP nomor 27 tahun 2012 itu ada beberapa unsur yang menurut kita menyalahi aturan dan prosedur yang pertama bagi pelaku usaha yang tidak melaporkan karena tadi kita lihat bahwa mereka baru akan membuat menyusun dan menyampaikan artinya jelas mereka tidak melakukan laporan itu sejak izin lingkungan dimiliki sementara kewajiban mereka pemegang izin lingkungan adalah melakukan laporan berkala dan periode per enam bulan, kalau dua kali artinya jelas pada tahapan pertama ada uji rona lingkungan yang dilakukan misalnya disemester pertama uji kebisingan dan semester kedua ada uji air permukaan, uji air sumur kita lihat tadi laporan itu general tidak jelas jadi kita anggap laporan monitoring yang dibuat pelaku itu terkesan memaksakan dan hanya memenuhi permintaan mereka sudah mau membuat dan ini tahapan terlewati. Kedua selain pelaku pada pasal 73 jelas dan selain pelaku pejabat institusi dilingkungan melakukan pembiaran," beber Lubis menerangkan. 

Lubis menganggap pula kalau konteks dinas terkait melakukan pembinaan ia berfikir yang menjadi faktornya adalah kurangnya pahaman menginterprestasikan amanat UU dan ia mengaku selanjutnya pihaknya menyerahkan pada Institusi terkait sesuai amanat UU karena penyidik Kepolisian berhak untuk melakukan tugas penyidikan dan membawa ini ke ranah hukum peradilan diIndonesia berdasarkan amanat UU. (Ridho)

  • Whatsapp

Index Berita